Chat with us, powered by LiveChat

Pakar Semiotika: Baju Putih Tak Bisa Diidentikkan dengan Jokowi atau Prabowo

Capres Joko Widodo mengajak pendukungnya datang ke TPS pada 17 April mendatang dengan menggunakan kostum putih. Ajakan tersebut dinilai bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi sekaligus bumerang bagi Jokowi sendiri.

Pakar Semiotika ITB Acep Iwan Saidi mengungkapkan, imbauan tersebut seolah memaksa publik untuk menunjukkan pilihannya sebelum mereka memilih. Prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia akan ternodai jika hal itu direalisasikan.

“Di sisi lain, imbauan tersebut sebenarnya bisa menjadi bumerang bagi Jokowi sendiri. Sebab mungkin saja nanti orang memakai baju putih, tapi bukan untuk memilih pasangan calon (paslon) 01, tapi justru untuk mengelabuinya. Selain itu, baju putih juga bukan hanya ‘milik’ atau identik dengan Jokowi,” ujar Acep, dalam keterangannya, Kamis (28/3/2019).

Acep mengatakan warna putih sendiri memiliki makna tersendiri dalam semiotika perircean alias ilmu tanda dalam hal ini simbol, ikon dan indeks. Putih, kata dia, merupakan tanda kepertamaan. Putih akan menjadi tanda jika secara logis telah ‘duduk’ dalam konteks atau argumen tertentu.

Acep mencontohkan dalam konteks Islam. Warna putih memiliki makna islami ketika ia didesain sebagai baju koko. Namun, jika didesain sebagai kemeja, warna putih tidak lantas bermakna islami.

“Bagaimana dengan ‘putih Jokowi’? Baju putih yang identik dengan Jokowi adalah kemeja putih yang dipakai dengan cara dilipat bagian ujung lengannya, tidak dimasukkan ke dalam celana, dan biasanya dipadu dengan celana hitam dari kain atau jeans. Lain dari bentuk ini, baju putih bersifat netral,” katanya.

Karena itu, menurut Acep, baju putih tidak bisa diidentikkan dengan seseorang atau paslon tertentu. Sama halnya dengan baju koko putih yang tidak bisa diidentikkan dengan Ma’ruf Amin. Sebab, kata Acep, cara berpakaian Ma’ruf Amin yang memadukan peci hitam, sarung dan sorban merupakan visualisasi dari Islam nusantara.

“Jika koko dipadu dengan peci putih (topi haji), misalnya, kesannya justru akan sebaliknya dari paslon 01, yakni menjadi milik paslon 02. Perhatikan fashion ulama dan santri 212. Secara umum, mereka tidak memakai peci hitam. Sebagian malah memakai gamis meskipun segelintir ada juga yang memakai sorban hijau (sebab banyak aktivis 212 juga dari NU). ‘Putihkan Monas’, adalah metafora milik 212, yang visualisasi dan sintaksis fesyennya koko putih yang dipadu dengan peci putih (dalam berbagai bentuk),” tutur Acep.

“Walhasil, baju putih tidak bisa disederhanakan dengan mengidentikkannya kepada Jokowi atau paslon 02,” imbuh dia.

Menurut Acep, alangkah lebih bijak jika imbauan memakai baju putih di hari pencoblosan tidak dilakukan. Dia mengatakan, ajakan tersebut terlalu naif.

“Terlalu naif, kecuali jika paslon 01 ingin disebut sebagai kubu yang sedang galau-jika tidak mau disebut panik. Sebab secara semiotis imbauan tersebut dapat menjadi tanda indeksikal dari kehendak untuk bisa cepat melihat pemilihnya sebelum mereka memilih: tidak sabar dan takut kalah,” pungkas Acep.